Bisnis.com, MANGUPURA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyebut investasi membutuhkan kepastian hukum agar investor global tidak ragu menanamkan modalnya di Indonesia.
Menurut Yusril ada dua permasalahan besar yang belum selesai yakni permasalahan ekonomi dan hukum. Keduanya saling berkaitan, karena untuk memastikan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia membutuhkan investasi, terutama investasi asing atau Penanaman Modal Asing (PMA). Para investor membutuhkan kepastian hukum agar mau menanamkan modalnya di Indonesia.
"Kemajuan ekonomi tergantung pada situasi keamanan, dan negara kita sudah aman. Tetapi pembangunan ekonomi sangat tergantung kepada arus investasi perdagangan dan jasa. Bagaimana orang mau investasi di negara ini kalau tidak ada kepastian hukum. Sengketa tanah tidak selesai-selesai, sudah bikin perusahaan sudah didaftarkan di Dirjen AU tiba-tiba berubah stakeholdernya, berubah pengurusnya. Entah siapa yang datang ke notaris (untuk mengubah). Capek-capek bikin perusahaan, usaha sudah besar sudah banyak untung dirampok orang lain," jelas Yusril dalam sambutannya di Pembukaan Rakernas Peradi dikutip Jumat (6/12/2024).
Yusril ini juga menyebut untuk menegakkan kepastian hukum bukan hanya persoalan bagaimana kita merumuskan norma hukum bagaimana kita mempunyai aparatur penegak hukum yang kuat kuat yang ada pada negara tapi kita juga harus memiliki advokat-advokat yang tangguh dan berkualitas. Advokat atau pengacara bisa menjamin kepada kepada investor, investasi mereka aman dari berbagai gangguan yang bisa menghambat investasi.
Sebagai informasi, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi sepanjang 2023 mencapai Rp1.418,9 triliun. Capaian tersebut melampaui target 101,3%, yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp1.400 triliun dengan total penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.82 juta orang. Realisasi investasi 2023 terdiri dari realisasi penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp744,0 triliun atau setara 52,4% dari total realisasi investasi, dan realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp674,9 triliun atau mencapai 47,6%
Yusril juga menyoroti munculnya organisasi profesi advokat di luar Peradi, padahal sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, organisasi profesi advokat hanya satu, yakni Peradi, yang diberikan kewenangan oleh negara untuk merekrut, menguji dan merekomendasikan pelantikan advokat ke Pengadilan Tinggi setempat.
Baca Juga
Munculnya organisasi advokat baru akibat dinamika di dalam tubuh Peradi menurut Yusril harus dicarikan jalan keluarnya agar kembali bersatu ke Peradi, karena UU tidak membuka peluang organisasi profesi advokat lebih dari satu. Untuk bersatu kata Yusril harus ada jiwa besar banyak pihak terkait, Ia mencontohkan bagaimana Presiden Prabowo memiliki jiwa besar mampu merangkul semua pihak dalam pemerintahan.
"Bagaimana kita merangkul kawan-kawan ini saya dan Pak Otto mempunyai amanat yang sama, dan dapat kita belajar dari pak Presiden Prabowo Subianto beliau itu orang yang memiliki jiwa besar. Bagaimana beliau bisa rekonsiliasi dengan para jenderal yang dulu mengadili beliau iya kan dan merekomendasikan supaya beliau dicopot bintangnya dan diberhentikan sebagai perwira TNI itu luar biasa," jelas Yusril
