Bisnis.com, DENPASAR – Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bali menghadapi tantangan yang semakin kompleks terutama dari eksternal.
Hal tersebut mengemuka dalam diskusi yang bertajuk Road to Asia Grassroots Forum, Diskusi Isu dan Potensi UMKM Lokal yang digelar oleh perusahaan teknologi finansial (fintech) Amartha.
Munculnya Warga Negara Asing (WNA) di Bali yang bekerja dan berbisnis secara ilegal, terutama di bidang jasa, seperti jasa usaha yoga, membuka rental sepeda motor dan mobil, menyewakan villa hingga menjadi pemandu wisata menjadi ancaman UMKM di Bali.
Akademisi Universitas Hindu Negeri (UHN) I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, Ni Kadek Surpi, mengungkapkan hasil penelitiannya yang menemukan guru yoga lokal atau asli Bali kini kesulitan berkembang karena harus bersaing dengan guru yoga asing.
Banyak warga asing di Bali yang membuka bisnis yoga secara ilegal dan mendatangkan guru yoga asing sehingga warga lokal tersingkir.
"Mereka bekerja dengan visa wisata, dan itu pelanggaran sebenarnya. Gaji mereka sangat besar, satu kelas itu bisa Rp20–Rp60 juta. Orang lokal yang ikut kelas mereka bayarnya juga mahal. Kemudian guru–guru lokal hanya dibayar murah di berbagai tempat yoga di Bali, kisarannya hanya Rp600.000, timpangnya besar sekali. Padahal guru yoga lokal juga mengajar dengan bahasa asing, kualitasnya juga tidak kalah bagus, bahkan banyak yang lebih bagus dari guru yoga asing," kata Ni Kadek Surpi kepada media, Rabu (16/4/2025).
Baca Juga
Surpi mendorong adanya regulasi dari Pemerintah Provinsi Bali untuk melindungi guru yoga dan usaha yoga warga Bali agar tidak tergerus dengan warga asing yang saat ini dengan mudah membuka usaha di Bali dan luput dari pengawasan pemerintah.
Selain usaha jasa Yoga, peserta lain juga mengungkap jika usaha Event Organizer (EO) di Bali yang masih banyak berskala UMKM kurang mendapat perhatian baik dalam bentuk perlindungan regulasi dari pemerintah maupun fasilitas lainnya. Padahal usaha jasa yoga dan EO banyak membuka lapangan pekerjaan di Bali.
Project Lead The 2025 Asia Grassroots Forum, Katrina Inandia menjelaskan UMKM Indonesia memegang peranan penting dalam memperkuat ekonomi serta mendukung penyerapan tenaga kerja nasional.
Data Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2023 menunjukkan UMKM berkontribusi 61,9% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97% tenaga kerja di Indonesia.
Di Bali, UMKM lokal menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi 5,48% pada 2024, lebih tinggi dari rata-rata nasional yang hanya 5,03%.
Meski menjadi tulang punggung perekonomian nasional, UMKM di Indonesia ternyata masih mengalami sejumlah tantangan sulit naik kelas dari ultra mikro menjadi usaha mikro dan usaha menengah.
Keterbatasan akses keuangan, teknologi, hingga kebijakan yang tepat sasaran, menjadi butir-butir penting yang disuarakan dalam diskusi ini.
"Diskusi hari ini memfasilitasi berbagai pemangku kepentingan untuk membahas apa saja tantangan dan potensi UMKM lokal, khususnya di Bali. Untuk memajukan UMKM, kita perlu dukungan kebijakan yang tepat. Namun, menyusun kebijakan membutuhkan local context yang mendalam, agar kebijakan bisa tepat sasaran dan berpihak pada UMKM lokal," ucap Katrina.
Direktur Ekonomi dan Digital CELIOS, Nailul Huda, menjelaskan UMKM lokal membutuhkan dukungan kebijakan yang menyasar ekosistem secara menyeluruh.
Tantangan yang dihadapi UMKM juga semakin berkembang. Permasalahan internal UMKM seperti kurangnya kualitas sumber daya manusia, laporan keuangan dan lainnya turut berkontribusi sehingga timbul masalah permodalan.
"Oleh sebab itu, katalisator yang dibutuhkan harus menyentuh seluruh ekosistem UMKM, sehingga membutuhkan peran banyak pihak dalam mengakselerasi pertumbuhan yang inklusif," kata Huda.
.jpg?w=300&h=221)
