Bisnis.com, KUPANG - Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nusa Tenggara Timur Ganef Wurgiyanto mengatakan rencana budi daya kerapu di perairan laut Mulut Seribu di Kabupaten Rote Ndao, gerbang terselatan Indonesia masih terkendala anggaran.
"Sementara ini kami sedang melakukan persiapan-persiapan seperti pembangunan keramba, dan rumah darurat untuk petugas jaga, tetapi anggaran untuk budi daya ini juga belum ada," kata Ganef Wurgiyanto kepada Antara di Kupang, Rabu (10/10/2018).
Dia mengemukakan hal itu berkaitan dengan realisasi keinginan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat untuk menjadikan wilayah perairan Mulut Seribu, Kabupaten Rote Ndao, gerbang selatan Indonesia yang berbatasan dengan negeri Kanguru, Australia sebagai lokasi budi daya ikan kerapu.
Menurut Ganef, pihaknya sedang berkoodinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, untuk melakukan pergeseran sebagian anggaran perubahan di Dinas Kelautan dan Perikanan untuk kegiatan budi daya kerapu.
"Kalau anggaran tidak bisa digeser maka kami akan melaporkan kepada Pak Gubernur untuk mencari jalan keluar, karena harus ada anggaran untuk pengadaan benih, pakan dan biaya operasional," katanya.
Rencana budi daya tersebut, untuk memenuhi keinginan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat, yang menghendaki agar wilayah perairan Mulut Seribu di Pulau Rote dijadikan sebagai lokasi budi daya ikan kerapu.
Gubernur Laiskodat bahkan meminta Dinas Kelautan dan Perikanan NTT untuk segera melakukan budi daya agar paling lambat April 2019 sudah bisa dipanen, bersamaan dengan budi daya lobster dan ikan kakap.
"Prinsipnya kami siap. Saat ini sedang dilakukan persiapan, sambil menunggu pergeseran anggaran untuk pengadaan bibit dari Pulau Jawa," katanya menambahkan.
Pengadaan bibit, kata dia, tentunya akan disesuaikan dengan ukuran yang bisa dipanen paling lambat April 2019, seperti apa yang diharapkan Gubernur Laiskodat.
.jpg?w=348&h=261)
