Bisnis.com, DENPASAR - Efisiensi anggaran belanja besar - besaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat disebut bakal berdampak ke pertumbuhan ekonomi Bali pada 2025.
Pengamat ekonomi Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar, Ida Bagus Raka Suardana menjelaskan pemangkasan anggaran akan berdampak ke ekonomi Bali karena anggaran yang dipangkas seperti kegiatan seminar, konferensi yang selama ini banyak dilakukan di Bali.
Sebagaimana diketahui, dalam total belanja yang diperintahkan untuk dipangkas mencapai Rp306,69 triliun.
Kebijakan ini mencakup berbagai sektor, termasuk pemangkasan anggaran untuk kegiatan seminar, konferensi, bimbingan teknis (Bimtek), serta pengadaan souvenir, yang selama ini kerap menjadi bagian dari pengeluaran pemerintah, terutama pada acara-acara yang diselenggarakan di Pulau Bali.
"Bali selama ini dikenal sebagai destinasi utama untuk berbagai kegiatan pemerintah maupun swasta, menghadapi tantangan baru akibat kebijakan tersebut. Pemangkasan anggaran pada kegiatan seperti seminar, konferensi, dan Bimtek akan secara langsung berdampak pada sektor pariwisata dan perhotelan, yg menjadi tulang punggung ekonomi Bali," jelas Suardana saat dikonfirmasi Bisnis, Senin (10/2/2024)
Dengan berkurangnya acara mice, okupansi hotel, penyewaan ruang konferensi, jasa katering, transportasi, serta sektor-sektor terkait lainnya menurut Suardana akan berpotensi mengalami penurunan signifikan.
Baca Juga
Hal ini diperparah oleh pengurangan anggaran pengadaan souvenir, yang berpotensi menekan sektor UMKM yang selama ini banyak mengandalkan permintaan dari acara-acara resmi.
Efek domino dari kebijakan ini juga dirasakan oleh pekerja di sektor informal yg selama ini terlibat dalam mendukung penyelenggaraan acara.
Para pekerja paruh waktu yg biasanya membantu dalam persiapan dan pelaksanaan acara berpotensi kehilangan penghasilan, sementara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah menghadapi tantangan untuk menjaga stabilitas pendapatan mereka di tengah pengurangan permintaan.
Dampak ekonomi dari kebijakan ini tidak hanya terbatas pada sektor pariwisata dan UMKM semata-mata.
Penurunan aktivitas ekonomi di Bali juga dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, yang pada gilirannya akan menekan konsumsi domestik.
Bali yang selama ini menjadi salah satu kontributor utama bagi perekonomian nasional melalui sektor pariwisata, kini menghadapi risiko perlambatan yang dapat mengurangi kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Namun, di sisi lain, kebijakan efisiensi belanja negara ini juga berpotensi mendorong pemerintah daerah dan pelaku usaha di Bali untuk mencari solusi kreatif guna menjaga stabilitas ekonomi.
"Diversifikasi sumber pendapatan dan inovasi dalam menyelenggarakan acara secara daring (online) bisa menjadi langkah strategis untuk mengurangi dampak kebijakan tersebut. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merancang kebijakan stimulus ekonomi yang berbasis kebutuhan lokal dapat membantu mitigasi dampak negatif yang muncul," ujar Suardana.
Sebagai destinasi pariwisata dunia, Bali memiliki potensi untuk tetap menarik minat pengunjung, baik domestik maupun internasional, meski acara-acara resmi berkurang.
Fokus pada promosi wisata berbasis budaya, alam, dan wellness tourism dapat menjadi strategi alternatif untuk menjaga keberlanjutan ekonomi.
Selain itu, pengembangan industri kreatif yang dapat menembus pasar global juga perlu menjadi prioritas guna menghadapi dampak kebijakan efisiensi anggaran ini.
.jpg?w=300&h=221)
