Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah akan kembali menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP) untuk membantu masyarakat mendapat harga beras yang terjangkau dan mengendalikan harga beras di tingkat pengecer.
Penyaluran akan dimulai sejak awal Juli 2025, dengan target 1.707 ton penyaluran hingga akhir Juli. Hingga Desember 2025 Bulog NTB ditugaskan menyebarkan sebanyak 23.607 ton, dari 1,3 juta ton beras SPHP secara nasional.
Pimpinan Wilayah Bulog NTB, Sri Muniati menjelaskan harga beras SPHP sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yakni Rp12.500 per kg. Beras SPHP akan disalurkan ke pedagang beras di pasar sehingga masyarakat mudah membeli. Beras ini juga akan disalurkan ke Koperasi Merah Putih yang tersebar di desa, hal ini bertujuan masyarakat desa bisa membeli beras murah dengan mudah.
Selain itu, Bulog juga akan menyalurkan beras SPHP melalui kios pangan dan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang secara berkala dilakukan pemerintah bersama Bulog.
"Penyaluran ini dilakukan dengan kolaborasi lintas sektor, bersama TNI, Polri, Pemda. Tujuannya agar penyaluran semakin luas dan bisa dinikmati masyarakat yang membutuhkan," jelas Sri kepada media dikutip Senin (14/7/2025)
Untuk memastikan beras SPHP tepat sasaran, Bulog akan melakukan verifikasi pengecer dan mitra lainnya yang akan menjadi penyedia beras SPHP di tingkat bawah.
“Verifikasi kami mulai dari awal, pada 2024 kami bermitra dengan 289 pengecer di 53 pasar tradisional,” mata Sri.
Sri juga menjelaskan harga beras di pasaran saat ini di atas HET, misalnya beras medium yang di tingkat pengecer Rp13.000, kemudian beras premium lebih mahal lagi. Melihat kondisi tersebut, penekanan harga harus dilakukan agar tidak memberatkan masyarakat.
