Bisnis.com, DENPASAR — Efisiensi anggaran dari pemerintah pusat berdampak sangat signifikan terhadap infrastruktur di Kabupaten Jembrana, yang notabene memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kecil dibandingkan kabupaten lainnya di Bali.
Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan menjelaskan harus mencari sumber dana lainnya khususnya untuk perbaikan ruas jalan. Kembang menyebut efisiensi anggaran dari pemerintah pusat menjadi salah satu hambatan untuk perbaikan infrastruktur yang menjadi kepentingan masyarakat.
"Di tengah situasi efisiensi anggaran dan situasi anggaran yang tidak mudah, kita berupaya memenuhi aspirasi masyarakat," jelas Kembang dari keterangan pers, Jumat (11/4/2025).
Ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Jembrana sepanjang 1.003,74 kilometer, dimana sepanjang 789,53 kilometer dalam kondisi yang baik dan sedang, sisanya sepanjang 214,21 kilometer kondisinya rusak ringan dan rusak berat.
Bupati Kembang Hartawan bersama ketua DPRD Jembrana Ni Made Sri Sutharmi dan Kadis PUPRPKP I Wayan Sudiarta dan jajarannya turun langsung meninjau sejumlah titik jalan rusak, diantaranya ruas jalan di desa Yeh Sumbul dan di Banjar Pangkung Slepa, Desa Medewi, Kamis (10/4/2025).
Salah satu upaya yang dilakukan Bupati Kembang Hartawan yaitu dengan meminta sebagian hasil pendapatan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) dari kabupaten Badung, Gianyar dan kota Denpasar yang memiliki potensi sumber pendapatan besar dari pariwisata. Hal ini juga sebagai pemerataan hasil pariwisata untuk pembangunan seluruh Bali.
Baca Juga
"Kami akan berupaya melakukan pendekatan dengan meminta Bantuan Keuangan Khusus (BKK) ke kabupaten Badung, Gianyar dan Denpasar dari hasil bagi pajak hotel dan restoran," ujar Kembang.
