Bisnis.com, DENPASAR – Penyaluran Kredit Program di Provinsi Bali pada kuartal I/2025 tercatat Rp2,07 triliun atau terkontraksi sebesar 22,71% YoY jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Bali Muhamad Mufti Arkan menyampaikan Kredit Program mencakup Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi).
Pada skema KUR, pemerintah memberikan subsidi bunga untuk meringankan beban debitur. Hingga 31 Maret 2025, total penyaluran Kredit Program di Bali mencapai Rp2,07 triliun, terkontraksi 22,71% YoY, dengan penerima manfaat sebanyak 27.979 debitur, terkontraksi sebesar 21,66% YoY.
Penyaluran KUR didominasi oleh skema KUR Mikro dengan plafon kredit Rp10 juta hingga Rp100 juta, yang mencapai Rp1,19 triliun dan disalurkan kepada 24.396 debitur.
Berdasarkan sektor usaha, penyaluran Kredit Program terbanyak berada di sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 40,92%, diikuti sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan 19,81%, serta jasa kemasyarakatan, sosial, budaya, hiburan, dan perorangan lainnya 12,17%.
Menurutnya, penurunan penyaluran kredit program pemerintah kepada masyarakat Bali dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya dimungkinkan karena pelaku usaha sebagai calon debitur masih menunggu kepastian kondisi perekonomian di Indonesia akibat gejolak politik, baik di dalam negeri maupun global (trade war).
Baca Juga
"Calon debitur belum berani memutuskan untuk melakukan ekspansi usaha menggunakan tambahan modal dari kredit program untuk memitigasi risiko kerugian dan gagal bayar," jelas Arkan dari siaran pers, Rabu (30/4/2025).
Arkan menyebut kinerja APBN dan APBD Provinsi Bali hingga Maret 2025 mencatat tren positif, mencerminkan pengelolaan anggaran yang efektif serta komitmen berkelanjutan dalam mendukung perekonomian daerah dengan tetap melaksanakan kebijakan efisiensi.
Kementerian Keuangan Regional Bali berkomitmen memperkuat koordinasi dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pelaksanaan anggaran berjalan optimal hingga akhir tahun, mendukung percepatan pembangunan di Bali. Komitmen ini diwujudkan melalui pengelolaan fiskal yang transparan dan akuntabel, demi tercapainya kesejahteraan masyarakat serta terjaganya stabilitas ekonomi, khususnya di Provinsi Bali.
"Seluruh pihak diharapkan terus mengedepankan prinsip integritas, akuntabilitas, dan efisiensi anggaran [value for money]. Dengan langkah ini, perekonomian Bali diharapkan dapat pulih lebih cepat dan tumbuh lebih kuat," ujar Arkan.
