Bisnis.com, DENPASAR – Penerimaan Negara di Provinsi Bali pada kuartal I/2025 mencapai Rp4,73 triliun atau 20,25% dari target tahun 2025 dengan pertumbuhan sebesar 0,27% Year-on-Year (YoY).
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Bali Muhamad Mufti Arkan menjelaskan realisasi tersebut berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp3,62 triliun yang tercapai 18,61% dari target 2025.
Selain itu juga dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1,11 triliun,tercapai 28,46% dari target 2025.
"Dari sisi belanja, realisasi APBN di Provinsi Bali hingga 31 Maret 2025 tercatat sebesar Rp5,22 triliun atau 24,00% dari pagu 2025 dengan kontraksi pertumbuhan sebesar 7,95%% (YoY). Realisasi ini terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga (Belanja K/L) sebesar Rp1,87 triliun atau 19,54% dari pagu 2025, dan Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp3,36 triliun, 27,50% dari pagu 2025," ujar Arkan dalam siaran pers.
Arkan juga menjelaskan perekonomian Bali mencatatkan hasil yang positif sepanjang 2024. Pada kuartal/IV 2024, pertumbuhan ekonomi Bali tercatat tumbuh 5,19% (YoY), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh 5,03% (YoY).
Tingkat inflasi di Bali bulan Maret 2025 tercatat sebesar 1,89% (YoY), tetap berada dalam rentang target 2,5±1%.
Baca Juga
Kondisi ini menunjukkan inflasi di Bali relatif terkendali sehingga turut memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan APBN.
Beberapa peristiwa penting pada bulan Maret 2025 menjadi faktor pendorong kinerja ekonomi Bali antara lain pemberian diskon tarif listrik 50%, penyesuaian HPP Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani dari sebesar Rp6.500 menjadi Rp6.000, pemberlakuan tarif tuslah lebaran 2025 yang menyebabkan kenaikan harga tiket bus antar provinsi sebesar 20%-30%.
Kemudian pemberian diskon pesawat sebesar 13%-14% selama periode penerbangan 24 Maret – 7 April 2025, berkurangnya pasokan dan menurunnya produksi cabai akibat cuaca ekstrem serta berkurangnya ketersediaan beras karena belum memasuki masa panen raya.
