Bisnis.com, MATARAM – Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), telah membebaskan lahan seluas 1,3 hektare di Bintaro, Ampenan, untuk pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) nelayan.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, M. H. Syakirin Hukmi mengatakan pembebasan lahan untuk rusunawa nelayan sudah final.
"Kami telah melakukan kesepakatan harga dengan pemilik di angka sekitar Rp30 juta lebih per hektare, dan proses pembayaran ditargetkan tuntas pekan depan," ungkapnya di Mataram pada Kamis (20/10/2018).
Dengan telah dibebaskannya lahan untuk perumahan nelayan ini, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat menyiapkan konsep pembangunan rusunawa nelayan untuk merelokasi nelayan yang masih berada di sempadan pantai.
Dia mengakui pembebasan lahan untuk perumahan nelayan itu kurang dari target yang direncanakan yakni seluas 2,1 hektare, karena awalnya Pemkot Mataram menyiapkan harga lahan senilai Rp25 juta per hektare dengan total anggaran Rp4 miliar.
Hanya saja, dalam prosesnya pemilik lahan tidak sepakat dengan harga tersebut dan menawarkan Rp50 juta per hektare. Namun, di akhir negosiasi pemilik lahan menyepakati harga Rp30 juta per hektare.
"Jadi, dengan alokasi dana yang tersedia, kita membebaskan dulu 1,3 hektare, sementara sisanya kita usulkan 2019," katanya.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram M. Kemal Islam sebelumnya menyatakan telah mengusulkan pembangunan rusunawa nelayan senilai Rp22 miliar untuk satu twin blok atau 90 kamar.
"Pembangunan rusunawa nelayan itu khusus untuk merelokasi sekitar 90 kepala keluarga yang masih berada di sempadan pantai dan rawan terdampak abrasi pantai setiap tahun," tuturnya.
