Bisnis.com, BADUNG — Pengembangan dan pengelolaan sumberdaya air yang berbasis teknologi menjadi isu utama dalam Forum Irigasi Dunia ke-3 dan Pertemuan Dewan Eksekutif Internasional ke-20 yang dilangsungkan di BNDCC Nusa Dua, Badung Bali, Senin (2/9/2019).
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan saat ini tantangan dunia termasuk Indonesia adalah bagaimana cermat dalam mengelola air di irigasi dan drainase yang berbasis lingkungan. Terlebih populasi masyarakat dunia diperkirakan akan meningkat dua kali lipat dari yang saat ini yang mencapai lima juta miliar orang.
Dirinya menyebut di tengah kompleksitas tantangan tersebut ke depan dibutuhkan sistem pengelolaan dan pengendalian air yang baik berbasis teknologi. Misalnya, melalui sistem drip irigasi, dan servis irigasi sehingga meminimalisir kebocoran air pada saluran irigasi dengan tujuan partisipasi masyarakat dibidang pertanian semakin meningkat.
Dirinya berharap melalui forum ini bisa menjadi wadah untuk tukar menukar informasi dan pengetahuan untuk menemukan solusi bagi persoalan pertanian irigasi dan drainase.
Basuki mengatakan dalam forum ini pihak Indonesia akan membawa isu pembangunan bendungan.
Dia menyebut bendungan sangat bermanfaat untuk mengairi irigasi, sehingga nantinya bisa meningkatkan intensitas tanam padi semakin meningkat untuk bisa menaikkan produksi pangan di Nusantara.
Baca Juga
Basuki mengatakan, saat ini PUPR sedang membangun proyek bendungan sebanyak 65 di Indonesia dengan rincian 57 sudah dalam proses pengerjaan dan delapan di antaranya masih dalam proses tender dengan pihak swasta.
"Di antara ke 65 bendungan yang dibangun, dua di antaranya ada di Bali," ujarnya.
Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis mengatakan, saat ini Pemerintah bersama dengan DPR di komisi lima sedang membahas rancangan undang-undang tentang sumberdaya air. Dan berharap minggu depan sudah bisa dibawa kedalam rapat paripurna.
"Karena dengan undang-undang tersebut merupakan salah satu tanggung jawab negara mengenai peningkatan produksi pangan di Indonesia," ujarnya.
Kegiatan tersebut juga dihadiri President International Commission on Irrigation and Drainage Er. Felix B Reiders, Presiden World Water Council Loic Fauchon serta dan Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana.
Acara yang berlangsung tanggal 1 hingga 7 September tersebut dihadiri oleh partisipan dari berbagai negara dengan berbagai latar belakang seperti para menteri, ahli bidang irigasi, organisasi nirlaba, dan perkumpulan petani.
President International Commission on Irrigation and Drainage Er. Felix B Reiders mengatakan, setiap negara memiliki kewenangan politik untuk mengatur pengelolaan irigasi air di di wilayahnya masing-masing. Namun, kewenangan tersebut tidak bisa membatasi bidang administrasi.
"Persoalan irigasi ini hanya dapat diatur oleh pemerintah dalam sistem hidrologi atau satuan wilayah pengelolaan sungai. Dan masing-masing negara itu berbeda," ujarnya.
