Bisnis.com, DENPASAR – Seluruh Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali menerima dan memberikan apresiasi atas laporan pertanggungjawaban Gubernur Bali atas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bali 2022 pada sidang paripurna ke-18 DPRD Bali pada Senin (12/6/2023).
Sepanjang 2022, pendapatan daerah dalam Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp5,59 triliun, dengan realisasi Rp5,88 triliun atau 105,17 persen. Belanja dan transfer daerah tahun anggaran 2022 dianggarkan sejumlah Rp7,54 triliun dan mampu terealisasi sebesar Rp6,74 triliun lebih atau 89,49 persen.
Dilaporkan juga terdapat sisa anggaran atau silpa dari APBD 2022 sejumlah Rp330,13 miliar. Silpa ini menurut laporan keuangan Pemprov Bali sebagian besar merupakan Silpa terikat, diantaranya Rp214,85 miliar adalah dana dari pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang belum terealisasi, Kas BLUD sebesar Rp56,78 miliar, kas lainnya di Bendahara BOS SMA/SMK Negeri Rp12,77 miliar, sisa dana DAK fisik maupun non fisik Rp35,04 miliar, dan kas murni Rp10,67 miliar.
Atas laporan tersebut, lima fraksi di DPRD Bali yakni fraksi Demokrat, PDIP, Golkar, Gabungan Hanura PSI Nasdem, dan fraksi Gerindra, kompak menerima laporan pertanggungjawaban Gubernur atas penggunaan APBD 2022 dengan sejumlah catatan.
I Komang Nova Sewi Putra dari Fraksi Demokrat dalam pandangannya di sidang paripurna memberikan catatan agar Pemprov Bali lebih fokus menyerap potensi pendapatan dari sektor non pariwisata, seperti pertanian jasa dan UMKM.
Fraksi Demokrat juga menyoroti gagalnya realisasi pos penyertaan modal atau investasi daerah, padahal dalam APBD sudah dianggarkan Rp5 miliar, namun realisasinya nol persen.
Baca Juga
“Saudara Gubernur perlu melakukan evaluasi terhadap realisasi penyertaan modal atau investasi daerah yang gagal direalisasikan dari yang dianggarkan Rp5 miliar,” kata Nova dikutip dari siaran pers, Selasa (13/6/2023).
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan yang juga merupakan partai dari Gubernur Bali, Wayan Koster memberikan apresiasi atas realisasi APBD 2022 yang bisa mengoptimalkan pembangunan Bali sesuai dengan visi Gubernur. Anak Agung Gede Agung Sayoga dari Fraksi PDI Perjuangan menyarankan kepada Gubernur untuk melakukan terobosan baru dalam meningkatkan pendapatan daerah.
Sayoga juga mendorong Gubernur melakukan diversifikasi aset milik daerah agar bisa dioptimalkan secara lebih luas. “Terhadap aset di 2022 yang sudah mencapai Rp13,10 triliun, menunjukkan adanya kenaikan sebesar 9,76% dibandingkan aset daerah di 2021 yang nilainya Rp11,94 triliun. Sehubungan dengan hal tersebut Fraksi PDI Perjuangan berpendapat perlunya melakukan terobosan dalam diversifikasi pendapatan terutama terhadap pemanfaatan barang milik daerah dari tanah-tanah Pemda,” kata Sayoga.
