Bisnis.com, DENPASAR – Status Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai satu - satunya daerah yang belum menerima beras impor rupanya akan segera berakhir, setelah Pemda dan Bulog NTB mengkonfirmasi daerah penghasil 1 juta ton gabah tersebut akan menerima beras impor pada Desember mendatang.
Sebelumnya Dirut Bulog, Budi Waseso sempat membanggakan NTB yang menjadi satu - satunya daerah dari 38 Provinsi yang belum kemasukan beras impor. Budi menyebut status tersebut harus dipertahankan. Akan tetapi, informasi terbaru dari Bulog menyebut NTB harus menerima beras impor untuk karena sejumlah alasan.
Rencananya pemerintah akan memasukkan 17.000 ton beras impor ke NTB. Beras tersebut akan digunakan untuk menjalankan program bantuan pangan dari pemerintah kepada warga kurang mampu, program ini akan berjalan hingga Juni 2024.
Pimpinan Wilayah bulog NTB, David Susanto sebenarnya jika tidak ada program bantuan pangan, stok beras di NTB masih aman hingga Februari 2023. Namun dilanjutkannya program bantuan pangan oleh Presiden Jokowi membuat penambahan stok beras dari luar harus dilakukan.
Stok beras di gudang Bulog saat ini 16.000 ton, sementara untuk kebutuhan bantuan pangan mencapai 8.500 ton per bulan. Jika stok di gudang bulog tersebut digunakan tanpa tambahan beras dari luar, maka tidak akan cukup dan NTB akan mengalami krisis beras.
“Ketersediaan beras saat ini cukup jika tidak ada program bantuan pangan yang harus kami realisasikan. Dengan ketersediaan beras saat ini, tidak bisa digunakan untuk bantuan pangan, oleh karena itu harus mendatangkan beras dari luar, kalau tidak maka stok beras di NTB akan kritis,” jelas David dikutip dari keterangan resminya, Selasa (14/11/2023).
Baca Juga
David menegaskan jika datangnya beras impor sudah mendapat persetujuan dan menjadi kesepakatan bersama kepala daerah dan lembaga terkait di NTB, sehingga tidak perlu dikhawatirkan karena bukan menjadi ancaman terhadap beras lokal. Selain untuk bantuan pangan, beras impor akan difungsikan sebagai cadangan untuk mengantisipasi mundurnya masa panen beras di 2024.
