Bisnis.com, DENPASAR - Pemerintah Australia melalui Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT) menyerahkan hasil kajian transportasi untuk kawasan Bali Selatan yang meliputi empat Kabupaten yakni Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (Sarbagita).
Kajian yang telah dilakukan oleh KIAT meliputi kajian Sarbagita Electric Bus Rapid Transit (e-BRT) dan Ulapan Mobility Plan (UMP) dan Kuta Circulator. Hasil kajian menunjukkan transportasi publik di kawasan Sarbagita belum terbangun dengan baik, padahal sudah menjadi kebutuhan yang mendesak. Mobilitas masyarakat masih ditopang oleh kendaraan pribadi, baik mobil dan sepeda motor.
Dinas Perhubungan Bali mencatat, beban jalan-jalan di Bali menjadi sangat berat karena harus mendukung aktivitas pariwisata, dengan kunjungan wisatawan yang mencapai 13 juta orang per tahun.
Pj. Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya menjelaskan potret transportasi di Sarbagita saat ini belum menggambarkan wajah transportasi maju yang diharapkan. Hal ini tercermin dari dominasi penggunaan kendaraan pribadi untuk mobilitas penduduk.
Dia juga menyoroti bahwa pertumbuhan jumlah kendaraan jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan panjang jalan. Masalah ini diperparah oleh kualitas jalur pejalan kaki yang buruk, rendahnya konektivitas dan jangkauan pelayanan transportasi publik, serta minimnya minat masyarakat terhadap angkutan umum.
“Jika kita tidak segera bertindak memperbaikinya, kondisi ini akan semakin parah dan akhirnya menimbulkan kerugian ekonomi, pemborosan energi, penurunan daya saing pariwisata, serta meningkatnya stres, penyakit pernapasan, dan gangguan lain yang bermuara pada penurunan kualitas hidup masyarakat,” jelas Mahendra, Selasa (17/12/2024).
Mahendra Jaya menegaskan bahwa perbaikan mobilitas di Sarbagita harus dilakukan secara komprehensif, lintas sektor, dan lintas kewenangan. “Perbaikan mobilitas tidak cukup dengan menyediakan transportasi publik pada jalur utama (backbone transportasi).
Harus ada penyediaan feeder, angkutan first mile/last mile, angkutan dalam kawasan, perbaikan fasilitas pejalan kaki, penataan ruang, pengelolaan pedagang kaki lima, angkutan logistik, serta perbaikan tata kelola metropolitan,” imbuhnya.
Pemprov Bali untuk mengalokasikan sumber daya dan menetapkan kebijakan guna mendukung pembangunan transportasi di Bali, sesuai dengan hasil kajian KIAT.
“Salah satu bentuk komitmen tersebut adalah penyediaan lahan milik Pemprov Bali untuk dimanfaatkan sebagai depo dan pembangunan prasarana penunjang yang dibutuhkan untuk proyek e-BRT dan layanan transportasi Ulapan,” ujar Mahendra.
Sementara itu, Konsul Jenderal Australia, Jo Stevens, menjelaskan Pemerintah Australia akan terus mendukung pengembangan transportasi di Indonesia agar lebih inklusif dan dapat diakses oleh semua kalangan.
Salah satu caranya adalah menyediakan transportasi yang aman dan berkelanjutan di wilayah Sarbagita. “Australia telah mendukung melalui kajian studi kelayakan untuk mengetahui kelayakan proyek Sarbagita di rute-rute yang direncanakan,” jelas Stevens
Dia juga berharap transfer pengetahuan yang dilakukan selama ini dapat bermanfaat bagi Indonesia, khususnya Bali. Stevens menambahkan bahwa negaranya sedang mengembangkan strategi untuk mendukung kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Jo juga mengusulkan penggunaan transportasi zero emission untuk mencegah kemacetan, sejalan dengan komitmen global terkait pemanasan global.