Bisnis.com, DENPASAR – Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati atau Cok Ace menyebut belum ada hotel di Bali yang terkena dampak efisiensi dan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan.
Akan tetapi manajemen hotel yang tergabung di PHRI tidak menutup kemungkinan terpaksa melakukan PHK jika tidak ada solusi atau opsi yang bisa mengganti pemasukan dari Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE) pemerintah yang selama ini menjadi andalan sebagian hotel di Bali.
"PHK belum ada, tapi pembicaraan ke arah sana sudah ada, terutama dari hotel yang selama ini mengandalkan kegiatan pemerintah. Kebijakan ini memang memberi dampak bagi hotel, tentu hotel harus mengambil langkah, antara lain dengan efisiensi tenaga kerja dan efisiensi operasional," ujar Cok Ace kepada media, Kamis (6/3/2025).
Menurutnya banyak hotel di Bali terdampak akibat kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat, karena menghilangkan banyak kegiatan MICE di tingkat Kementerian dan Lembaga Negara.
Biasanya setiap tahun Bali menjadi pilihan utama berbagai kegiatan Kementerian dan Lembaga Pemerintah, mulai dari kegiatan rapat, seminar dan event lainnya.
Cok Ace menyebut dengan hilangnya pemasukan dari MICE, hotel yang selama ini mengandalkan acara pemerintah akan mencari opsi baru, misalnya menjajaki event dari swasta maupun event internasional.
Baca Juga
Opsi lain yakni ikut menjajaki tamu murni wisata non-MICE. Dampaknya, persaingan hotel di Bali dalam mencari tamu semakin kompetitif, sementara segmen yang dijajaki berkurang.
Menurut Cok Ace hotel yang selama ini tidak mengandalkan MICE pemerintah juga ikut terkena dampak karena mendapatkan pesaing baru.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, pemerintah meminta agar hotel di Bali yang terdampak kebijakan efisiensi tidak melakukan PHK supaya tidak memunculkan pengangguran baru di Bali.
Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Puspa menjelaskan sudah bertemu dengan asosiasi hotel seperti IHGMA membicarakan dampak efisiensi terhadap hotel.
Selain itu dalam waktu dekat Ni Luh menyebut akan bertemu dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).
Wamenpar berjanji setiap masukan dari pelaku usaha akan dijadikan bahan evaluasi oleh pemerintah. Ni Luh meminta semua pelaku pariwisata mendukung kebijakan efisiensi karena tujuannya baik bagi negara.
"Nanti kami akan bicarakan dengan PHRI. Kemarin memang dari perhimpunan General Manager (GM) hotel sempat menyampaikan ke kami. Nanti kami diskusikan dengan Ibu Menteri untuk kami lihat lebih detailnya. Untuk sementara ini dukung apa yang dilakukan pak Presiden. Nanti pak Presiden pasti akan mengevaluasi," ujar Ni Luh.
