Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali bersama Pemerintah Kabupaten Kota bersepakat menerapkan pola pembangunan satu pulau, satu tata kelola, satu manajemen atau one island, one management di bawah koordinasi Gubernur dan Wakil Gubernur Bali.
Gubernur Bali, Wayan Koster menjelaskan pola pembangunan satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola dan satu tata kelola ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan alam, budaya dan manusia Bali. Semangat pembangunan ini menurut Koster dibangun atas prinsip Tri Sakti Bung Karno, yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Pembangunan yang merata antara Bali Selatan dan Bali Utara yang saat ini masih timpang. Semangat pembangunan yang terintegrasi ini menurut Koster untuk mengatasi berbagai masalah pembangunan yang tidak terkontrol terutama di pembangunan hotel, villa yang banyak melanggar.
Di sektor energi, Koster ingin Bali mandiri energi dengan energi bersih, mengurangi ketergantungan dari pembangkit di luar daerah.
“Saya tidak ingin ada tambahan kiriman energi dari luar Bali yang dikirim melalui kabel laut, karena itu sangat beresiko bagi Bali, kalau mau bangun pembangkitnya di Bali. Bali juga masuk sebagai daerah percontohan energi bersih dengan pembangunan PLTS oleh PLN di perkantoran pemerintah maupun swasta,” jelas Koster dikutip, Jumat (14/3/2025).
Selain itu, penanganan sampah di Bali yang saat ini menjadi masalah yang belum terselesaikan juga akan ditangani bersama antara Pemprov Bali dan pemerintah Kabupaten/Kota sehingga lebih terencana dan memiliki target yang jelas.
Pengadaan transportasi public juga Koster mengarahkan kolaborasi pembiayaan antara Pemprov Bali dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemprov akan menanggung 30% pengadaan transportasi publik Trans Metro Dewata (TMD), sisanya dibagi ke Pemerintah Kabupaten/Kota di kawasan Sarbagita, seperti Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan. Khusus Tabanan tidak akan dibebankan pembiayaan besar karena kondisi APBD yang kecil.
Sementara itu, Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menjelaskan mendukung sinergitas pembangunan Bali dalam satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola dan satu tata kelola. Hal ini tentu sangat positif dalam mendukung kemajuan Bali, khususnya Kota Denpasar.
Masalah di Kota Denpasar yang akan diselesaikan secara bersama – sama dengan Pemprov Bali antara lain penanganan sampah, pembangunan jalan baru untuk mengatasi kemacetan, pembangunan underpass Simpang A. Yani dan Simpang Tohpati, serta pembangunan gedung parkir Pelabuhan Sanur.
"Tentunya ini menjadi angin segar bahwa komitmen besar untuk mengatasi permasalahan di Kota Denpasar disambut baik Pemprov Bali,” ujar Jaya Negara.
Hal senada juga disampaikan oleh Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan menjelaskan arahan Gubernur yang nanti akan membentuk rencana aksi serta tim percepatan pembangunan, sehingga semua daerah khususnya di Jembrana punya satu visi dalam rangka Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
"Terkait visi misi dan program prioritas dari Gubernur Bali, menurut saya sangat baik dan sejalan dengan 24 program prioritas Pemkab Jembrana terutama masalah penanganan sampah dengan program pengolahan sampah plastik daur ulang produktif. Termasuk mendorong sinergitas dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam mewujudkan pembangunan jalan Tol Gilimanuk - Mengwi, Taman Kerthi Bali Semesta, Pelabuhan Gilimanuk, dan penataan Pelabuhan Perikanan Nusantara di desa Pengambengan," jelas Kembang.
