Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Lebih 13.000 Rekening Korban Gempa Lombok telah Dicairkan

Sebanyak lebih 13.000 rekening untuk pembangunan rumah korban gempa di Lombok telah dicairkan.
Sejumlah warga berada di tenda pengungsian pascagempa di Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia, Lombok Timur, NTB, Senin (20/8). Pascagempa bumi yang berkekuatan 7 Skala Richter mengguncang Lombok pada Minggu malam pukul 22.56 Wita mengakibatkan sejumlah rumah di daerah tersebut roboh dan puluhan warga mengungsi. /Antara
Sejumlah warga berada di tenda pengungsian pascagempa di Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia, Lombok Timur, NTB, Senin (20/8). Pascagempa bumi yang berkekuatan 7 Skala Richter mengguncang Lombok pada Minggu malam pukul 22.56 Wita mengakibatkan sejumlah rumah di daerah tersebut roboh dan puluhan warga mengungsi. /Antara

Bisnis.com, LOMBOK UTARA -- Sebanyak lebih 13.000 rekening untuk pembangunan rumah korban gempa di Lombok telah dicairkan. 

Bupati Kabupaten Lombok Utara Najmul Akhyar mengatakan dari 13.000 rekening tersebut diutamakan untuk masyarakat yang rumahnya masuk kategori rusak berat. 

"Kami utamakan yang rusak berat. karena yang rusak ringan dan sedang ini juga secara mendiri menyelesaikan, tetapi kami tetap arahkan dilakukan pendampingan karena supaya pada saat verifikasi akhir tetap masuk kategori rumah tahan gempa," ujar Akhyar di Desa Teniga, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Rabu (12/12/2018). 

Salah satu kendala yang membuat lambatnya proses pembangunan hunian paska gempa di Lombok adalah masih minimnya sumber daya seperti aplikator untuk Risha, Riko, dan Risba.

Selain itu, kayu yang merupakan salah satu bahan untuk proses pembangunan hunian juga harus didatangkan dari luar pulau mengingat ketersediaan di Lombok yang terbatas.

Kurangnya tenaga tukang juga menjadi salah satu kendala dalam proses percepatan pembangunan hunian paska gempa ini. Disebut Najmul, saat ini di Kabupaten Lombok Utara mengalami kekurangan tenaga tukang lantaran proses pembangunan paska gempa terus dilakanakan. 

Kendati demikian, Najmul menegaskan pihaknya terus berpegang pada target yang diberikan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam kunjungannya ke Lombok beberapa waktu lalu. Kalla menargetkan proses hunian ini bisa dirampungkan pada Maret 2019. 

"Kalau kemarin target dari pak JK itu Maret 2019, maksud beliau adalah penyelesaian persoalan-persoalan administrasi dan keuangan. Kita juga tidak boleh over estimated, harus rasional juga," ujar Najmul. 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Rustam Agus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper