Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pencegahan korupsi di lingkungan tersebut.
Salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Jembrana melalui rapat koordinasi (rakor) dengan KPK RI secara daring melalui zoom meeting, Senin (21/4/2025).
Rakor diikuti oleh Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, bersama Sekretaris Daerah (Sekda) I Made Budiasa bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di antaranya Inspektorat, BPKAD, Dinas PUPRPKP, Disdikpora, Kejaksaan, dan BPN serta sejumlah pejabat lainnya di Executive Room Pemkab Jembrana.
Bupati Jembrana Kembang Hartawan mengatakan misi pemberantasan korupsi bukanlah sesuatu yang mudah untuk dicapai tanpa sinergi semua komponen bangsa.
Dia menyebut integritas merupakan salah satu komponen penting dalam mencegah korupsi, terutama di Pemkab Jembrana.
"Saya menyadari bahwa sejumlah kecurangan yang terjadi dalam pengelolaan pemerintahan merupakan dampak dari rendahnya integritas yang dimiliki para penyelenggara negara dan aparatur pemerintah," kata Kembang dari siaran pers, Selasa (22/4/2025).
Baca Juga
Kembang mengungkapkan diperlukan komitmen moral untuk melakukan perubahan sikap dan perilaku yang merupakan esensi dari integritas itu sendiri.
Namun itu tidak cukup, menurutnya masih tersisa sedemikian luas ruang publik yang kemungkinan masih menyisakan banyak rongga yang dapat dimanfaatkan bagi oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak korupsi.
Guna mempersempit ruang gerak oknum tersebut, Bupati Kembang berharap bimbingan, koordinasi, dan sinergi dari KPK Republik Indonesia secara terus menerus.
"Dengan diselenggarakannya rapat koordinasi ini, saya berharap upaya solusi terbaik dalam penataan aset daerah maupun peningkatan penerimaan daerah dari sektor pajak maupun retribusi daerah yang bersih dari indikasi korupsi serta pengelolaan yang baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Bupati Kembang.
Pihaknya juga berharap dengan diselenggarakannya rapat koordinasi mampu meningkatkan komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintah yang bebas korupsi sekaligus menciptakan integritas positif antara KPK dengan Pemkab Jembrana.
