Bisnis.com, MATARAM – Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menyalurkan Rp5,4 miliar kredit program Melawan Rentenir Berbasis Masjid (Mawar Emas).
Kepala OJK Provinsi NTB, Rudi Sulistyo, menjelaskan bahwa program Mawar Emas sudah dimanfaatkan oleh 4.981 penerima.
Kredit ini merupakan pinjaman lunak tanpa bunga dengan tujuan mencegah masyarakat berutang ke rentenir.
"Harapannya, program Mawar Emas dapat terus memberikan manfaat kepada masyarakat yang lebih luas. Selain itu, beberapa TPAKD Kabupaten/Kota juga memiliki program unggulan yaitu pembiayaan dengan skema tanggungan bunga, seperti program Lotim Berkembang, Harum Berseri, Periri Taman dan program subsidi bunga Lombok Barat yang ditujukan untuk sektor prioritas termasuk Pekerja Migran Indonesia," kata Rudi Sulistyo, Senin (4/8/2025).
Selanjutnya, TPAKD Kabupaten/Kota merencanakan program unggulan lain pada 2026 yang ditujukan untuk pengentasan kemiskinan bersinergi dengan program Desa Berdaya yang menekankan pada pemberdayaan masyarakat desa untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan melalui pemanfaatan potensi lokal secara optimal.
Sejalan dengan program Desa Berdaya, TPAKD saat ini memiliki program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Utara, dan Ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS) di Kabupaten Lombok Timur.
Baca Juga
OJK juga mendorong petani dan peternak ter-cover asuransi. Menurut Rudi pertanian dan peternakan sebagai sektor unggulan padat karya di NTB memiliki risiko kegagalan yang tinggi baik risiko gagal panen maupun kematian ternak.
Hal ini menjadikan asuransi sebagai instrumen penting untuk melindungi petani dan peternak dari potensi kerugian.
Sementara itu, Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, menjelaskan pentingnya peran TPAKD di NTB untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat serta dapat mendorong peningkatan kondisi ekonomi masyarakat.
"Masih banyak masyarakat yang terjerat rentenir, jadi tanggung jawab bersama untuk mengatasinya. Termasuk perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI). Program Unggulan Desa Berdaya, Penetrasi Asuransi dan tanggung jawab bersama terhadap kaum rentan termasuk anak yatim," kata Iqbal.
