Bisnis.com, DENPASAR – Layanan penyeberangan di lintas Pelabuhan Ketapang - Gilimanuk mulai berangsur normal pasca-inspeksi yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk mengecek kelayakan kapal.
Antrean kendaraan logistik terjadi sebagai dampak dari pembatasan operasional kapal pasca dilaksanakannya inspeksi menyeluruh oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan selaku regulator yang berwenang atas keselamatan pelayaran nasional.
Langkah ini diambil sebagai bentuk mitigasi risiko menyusul insiden KMP Tunu Pratama Jaya, sekaligus untuk memastikan seluruh kapal yang beroperasi di lintas Selat Bali dalam kondisi laik laut.
Corporate Secretary ASDP, Shelvy Arifin menjelaskan ASDP memastikan bahwa seluruh kendaraan yang akan diangkut telah melalui proses penimbangan dan pengaturan muatan secara ketat untuk menjamin keselamatan pelayaran.
Hingga Kamis, 17 Juli 2025 pukul 07.00 WIB, total 22 kapal telah beroperasi, dengan perincian Dermaga MB I (5 kapal): KMP. Jambo IX, KMP. Edha, KMP. Wicitra Dharma III, KMP. Munich V, KMP. Surya Ayla. Kemudian di MB II (4 kapal): KMP. Jambo VIII, KMP. Sumber Berkat II, KMP. Trisila Bhakti II, KMP. Gilimanuk I.
MB III (5 kapal): KMP. Reny II, KMP. Pottre Koneng, KMP. Gilimanuk II, KMP. Bintang Balikpapan, KMP. Trima Jaya 9. Di MB IV (4 kapal): KMP. Jambo X, KMP. Portlink 7, KMP. Karya Maritim II, KMP. Swarna Cakra, dan Dermaga LCM (4 kapal): KMP. Karya Maritim I, KMP. Samudera Perkasa I, KMP. Samudera Utama, KMP. Jambo VI .
Baca Juga
"Seluruh aktivitas bongkar muat berjalan lancar dengan dukungan kondisi cuaca yang relatif baik: berawan, kecepatan angin 9 knot, gelombang tenang, dan jarak pandang hingga 10 km. Kendati demikian, antrean kendaraan logistik yang mencapai lebih dari 15 km masih terjadi karena tingginya volume truk barang dan terbatasnya kapal yang dapat beroperasi penuh," kata Shelvy dari keterangan tertulisnya, Kamis (16/7/2025).
ASDP menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan terus melakukan koordinasi intensif bersama KSOP, Ditjen Hubla, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat proses normalisasi layanan.
"Keselamatan pelayaran tetap menjadi prioritas utama dalam pengambilan keputusan operasional. Kami mengimbau kepada seluruh pengguna jasa untuk tetap tertib, mengikuti arahan petugas di lapangan, serta terus memantau informasi resmi dari kanal komunikasi ASDP," kata Shelvy.
